PATROLI HUTAN

Patroli Hutan selain menjaga dan mengamankan hutan ada fungsi lain yakni mengali potensi yang bisa dikembangkan untuk dikelola secara lestari (berkelanjutan)

PERSEMAIAN AGROFORESTRY

Pemberdayaan kelompok LPM FORCLIME dan Masyarakat dalam mengelola lahan menjadi lebih produktif dan Mandiri melalui pembangunan persemaian Agroforestry

PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Pemberdayaan LPM dan anggota kelompok dilakukan dengan melakukan pelatihan seperti pelatihan persemaian Agroforestry, PLUP dan Pemetaan Partisipatif dan Patroli dan Pengaman Hutan

PEMETAAN PARTISIPATIF

Mengetahui Kepastian Wilayah. Peta Potensi dan kawasan kelola masyarakat. Menyusun rencana lokasi pengembangan DA REDD+. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat karena melibatkan partisipasi masyarakat.

EKOSISTEM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Perbaikan Ekosistem Hutan meruapakan langkah tepat dalam membantu perbaikan program Kehutanan dan Perubahan Iklim

19 Agt 2016

KADIS BUNHUT LATIH BELASAN TENAGA KONTRAK SIAP KAJIAN KELAYAKAN DI DA REDD+ PUTARAN KEDUA


Pelatihan Feasibilty Studi (FS) pada areal Demontration Activity (DA) REDD+ putaran kedua kawasan hutan Siawan Belida resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perekbunan dan Kehutanan Drs. H. Hasan M. M.Si (9/8).  Kegiatan yang dilakukan selama 4 hari mulai tanggal 9 -12 Agustus 2016 tersebut dilaksanakan di Hotel Rindu Kapuas, Putussibau melibatkan Fasilitator Desa, Pemandu Lapangan, Tenaga Ahli serta Tenaga Khusus di areal DA REDD+ putaran kedua kawasan hutan siawan belida. Narasumber langsung didatangkan dari pengelola program tingkat nasional National Program Management Unti (NPMU) Jakarta dan GFA consultan. Tidak hanya peserta dari lokal, pelatihan juga mengundang peserta dari pengelola program di District Program Management Unit (DPMU) Berau, Kalimantan Timur. Kajian Kelayakan (Feasilibity Study), yang selanjutnya disebut Kajian Kelayakan adalah untuk mengajak warga masyarakat secara partisipasi aktif dalam mengenal lebih dalam profil desanya termasuk kondisi bentang alam (landscape) desanya, menemukenali potensi-potensi pendukung serta permasalahan yang erat kaitannya dengan pengembangan perikehidupan masyarakat di sekitar hutan. Sehingga warga masyarakat dapat merumuskan sendiri terkait dengan solusi penyelesaian permasalahan perikehidupan yang mereka butuhkan. 

Hasan menambahkan kepada Fasilitator Desa dan Pemandu Lapangan yang baru saja dikontrak pada Juli 2016 untuk memahami program FORCLIME dan program apa saja yang menjadi investasi yang bisa dikembangkan di desanya. “ini kesempatan bagi Desa untuk mengajukan kegiatan investasi yang menjadi potensi di desanya. Kalau di Siawan Belida kita tau potensi ikan, madu, ekowisata atau yang sedang hangat dikembangkan saat ini seperti walet. Kesempatan ini sangat langka karena dari sekian ribu kabupaten di indonesia cuman ada 3 kabupaten saja yang mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah jerman” ujar hasan

Potensi itulah yang akan dipelajari oleh para peserta yang berasal dari Desa setempat  nantinya menjadi narasumber pelaksanaan kegiatan kajian kelayakan (FS) pada areal DA REDD+ di 5 kecamatan. Dari 13 Desa tersebut tersebar di Kecamatan Boyan Tanjung, Mentebah, Bika, Embaloh Hilir dan Bunut Hilir direncanakan akan dilakukan pada bulan September mendatang.

Tujuan program FORCLIME adalah hutan terjaga dan masyarakat sejahtera. Untuk itu FORCLIME mengajak masyarakat membuat pola pengembangan hutan yang berkelanjutan dengan investasi yang bisa menambah pendapatan dari masyarakat. Seperti misalnya di kawasan danau siawan belida memiliki potensi jenis ikan, hasil hutan bukan kayu (madu dan rotan) dan juga tidak kalah menarik bahwa di danau memiliki daya tarik untuk dikembangkan ekowisata.Kajian kelayakan akan dilakukan dengan metode survei sosial ekonomi dan survei kondisi hutan. Hasil Survei sosial ekonomi menghasilkan baseline untuk sebagai dasar nanatinya jika akan dilakukan survey di akhir program. Maka disitu akan kelihatan apakah program berhasil mensejaterakan masyarakat dan hutan terjaga atau tidak. (abe



1 Agt 2016

FORCLIME –FC Fasilitasi Penetapan Batas Administasi Desa di Kapuas Hulu

Add caption

Desa Labian Ira’ang Kecamatan Batang Lupar merupakan desa pertama yang  ditetapkan batas adminstrasinya oleh BUPATI Kapuas Hulu melalui SK Nomor 380 tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016. Penetapan tersebut merupakan dukungan nyata program FORLCIME-FC selama ini di Areal Demontration Activity (DA) REDD+ putaran pertama.
Pemetaan batas adminsitasi desa difasilitasi oleh FORCLIME-FC  sejak tahun 2013. Diawali dengan koordinasi multipihak  dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), BAPEDDA, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Camat dan juga Kepala Desa. Tahap berikutnya dilakukan sosialsasi dan pelatihan pemetaan di  16 Desa wilayah Kecamatan Bang Lupar, Embaloh Hulu dan Ebmaloh Hilir.
Selanjutnya dilakukan pengukuran dan pementaan bersama-sama masyarakat yang diwakili oleh tim tata batas desa dan tim pemetaaN FORCLIME. Hasilnya dimusyawarahkan pada tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.  
Menurut Jumtani, S.Hut, M.Si Kepala Bidang Rahabilitasi dan Perhutanan Sosial Dinas Perkebunan dan Kehutanan program FORCLIME tidak hanya fokus pada sektor kehutanan saja, akan tetapi kita juga mendukung program strategis Nasional salah satunya penataan ruang Desa mealui batas Adminsitasi desa secara Partsipatif.
“tidak hanya itu kami berupaya meningkatkan  kapasitas tim tata batas desa yang berasal dari desa tersebut dengan pelatihan pengunaan alat dan teknik survey di lapangan” ungkap Jumtani selaku Koordinator Program FORCLIME-FC  
Drs. Hasan M.M.Si Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan secara terpisah menyampaikan bahwa FORCLIME merupakan program yang komit dalam mendukung rencana kabupaten dalam penyelesaiaan tata batas desa di Kabupaten Kapuas Hulu terutama yang berada di wilayah DA REDD+.

Secara umum program mendukung  pemberdayaan kehutanan dalam rangka perbaikan tata kelola hutan dan peningkatan perikehidupan masayrakat yang berada di dalam dan sekitar hutan 

26 Jul 2016

6 DESA SELESAIKAN BATAS ADMINISTRASI DESA DI DA REDD+ PUTARAN PERTAMA


Gunawan S.Sos Camat Batang Lupar tanda tanggani peta hasil pemetaan seusai Rakor 

      Rapat koordinasi hasil pemetaan batas administrasi Desa di wilayah DA REDD+ putaran pertama sudah menetapkan 6 Desa selesai hingga pembuatan peta. Desa yang selesai tersebut antara lain Desa Tamao, Desa Benua Ujung dan Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu dan 3 Desa di Kecamatan Batang Lupar yaitu Desa Labian Ira’ang, Desa Sungai Ajung dan Desa Lanjak Deras. Ketiga Desa tersebut sudah menandatangani peta batas adminstrasi bersama Desa yang berbatasan dengan Desa tersebut,

     Menurut Jumtani (Kabid Perhutanan Sosial ) selaku koordinator program bahwa ke 6 Desa tersebut akan dilakukan ke tahap berikutnya. Dalam program FORCLIME setelah pemetaan batas adminstrasi Desa maka akan dilakukan dengan perencanaan tata guna lahan (PLUP). " sebenarnya apa yang dilakukan hingga tahap ini merupakan bagian dari kegiatan PLUP yang sudah didanai oleh program tahun 2015" ujar Jumtani 

     Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri dari Abdul Halim Badan Pemebardayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Abdul Halim (BPMPD) menyampaikan bahwa kegiatan pemetaan tidak akan ada pengambilan hak tanah milik warga akan tetapi hanya menentukan batas adminsitrasi. Jika batas administrasi masuk ke Desa lain maka yang bersangkutan harus berurusan secara administrasi dengan Kepala Desa setempat, hasil kegiatan tersebut akan diusulkan ke dalam SK BUPATI  Kapuas Hulu.  
"yang terpenting koordinasi yang baik dengan pihak terkait dan masyarakat maka kegiatan tersebut akan mudah selesai" tanggap Halim  


Camat Batang Lupar Gunawan, S.Sos menyampaikan berterima kasih dengan FORCLIME yang sudah memfasilitasi kegiatan pemetaan di 8 dari 10 Desa di Kecamatan Batang Lupar. Sehingga kedepannya FORCLIME dapat membantu dalam fasilitasi 2 Desa lainnya yang tidak masuk dalam areal DA REDD+ putaran pertama yakni Desa Setulang dan Senunuk dapat dibantu dalam fasilitasi Desa tersebut,